Rimba Jalanan Jakarta

Hujan. Tiap hari. Bisa berjam-jam tanpa henti. Jalanan becek. Genangan air di mana-mana. Aku tahu, jika seperti ini jakarta akan berubah jadi neraka dalam seketika. Mobil bisa menyelamatkan kita dari basah kuyup, tapi tidak bisa menyelamatkan dari antrian panjang, macet berjam-jam. Motor bisa menyelamatkan kita dari antrian panjang, tapi dengan resiko basah kuyup. Serba salah. Jangankan hujan, tak ada hujan tak ada anginpun jalanan Jakarta sudah gila. Macet luar biasa. Sepuluh tahun lalu ketika aku baru tiba di kota ini, hanya pada jam-jam sibuk saja jalanan mampat. Lewat jam itu jalanan masih bisa sedikit nyaman di lalui. Sekarang tidak. Sama saja. Setiap detik adalah kemacetan yang menyesakan.

Kemacetan sebenarnya sesuatu hal yang biasa ditemui di semua kota di seluruh dunia. Paris macet. New York macet.Mumbai macet. Bangkok macet. Bogota macet. Tapi kota-kota itu memiliki alternatif buat orang agar keluar dari kegilaan kota. Ada jalan agar orang-orang tak menghabiskan seperempat umurnya di atas aspal. Angkutan publik masal seperti metro di Paris atau New York, busway di Bogota bisa menjadi lubang penyelamat. Di Jakarta?

Ada busway. Tapi itu tinggal monumen kebijakan rezim pemerintah sebelumnya. Antrian panjang di Halimun mengekor sampai Sudirman. Di Ragunan antrian setiap pagi luber ke parkiran. Setiap bus datang, penumpang berebutan locat ke dalam bus seperti maling takut ketangkap hansip. Pintu belakang tak bisa ditutup karena penumpang memaksa masuk. Tak bisa disalahkan. Penumpang menunggu lama. Hanya jika nekat dia bisa masuk. Kondisi bus memprihatinkan luar biasa. Seluruh sendi-sendinya seolah sudah renta. Berbunyi semua. Langit-langit sudah pada hitam. Pegangan penumpang sudah banyak yang copot. Semua orang yang pernah naik busway tahu, ada yang salah dengan proses pengadaan kendaraan operasi. Tidak mungkin baru beberapa tahun kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Jumlahnya juga tak banyak bertambah. Waktu kedatangan dijam sibuk tak cukup cepat. Jalanan tak steril karena banyak mobil dan motor yang mengambil hak jalan busway.

Ada kereta. Nasibnya sama saja. Tiap beberapa bulan rutenya berubah. Kondisi kereta yang rata-rata hibah juga sama rentanya dengan bus. Setiap penumpang yang hendak masuk butuh kenekatan menembus kerumunan yang sama-sama didorong hasrat ingin segera pulang. Yang sedih, itupun rutenya masih sangat terbatas. Jumlah rel di ibukota sepertinya tak bertambah sejak zaman kolonial. Bahkan mungkin terus berkurang. Jutaan orang tinggal di Pamulang dan Ciputat. Harus ke Cilembut, Sudimara atau Pondok Ranji jika mau naik kereta ke kantor. Itupun semua berakhir di Tanahabang.

Hampir tak ada alternatif transportasi publik yang bisa dipakai oleh kelas menengah yang tumbuh beberapa kali lipat di Jakarta dalam 10 tahun terakhir. Ada banyak orang yang pernah mencoba berpaling pada busway atau kereta, akhirnya harus kembali pada mobil atau motornya. Ada banyak orang yang sadar pentingnya tidak membawa kendaraan sendiri ke kantor hilang kesabaran. Juga akhirnya harus bermacet-macet ria di kendaraannya. Lebih baik macet nyaman daripada berdesakan kaya ikan tongkol, macet pula. Lebih baik basah kuyup kehujanan, yang penting bisa cepat sampai rumah. Akibatnya: populasi sepeda motor di Jakarta aku kira setara dengan jumlah capung di kota ini. Jumlah mobil setiap tahun berlipat ganda.

Aku tidak ingin menyalahkan pemerintah. Tidak. Tapi bukankah pemerintah ada untuk mengurusi hal-hal dasar seperti ini. Pemerintah hadir untuk mengurus kepentingan publik. Semua orang akan sepakat bahwa pemerintah dianggap berhasil hanya jika bisa menyelesaikan hal-hal mendasar: infrastruktur untuk kepentingan publik, keamanan, dan penegakan hukum. Aku berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Sudah sepuluh tahun kota kecilku di pimpin oleh seorang bupati yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sangat populer. Dia dianggap berasil hanya karena dia berhasil mengaspal jalan bahkan sampai ke kampung-kampung. Bisa membuat terminal yang lebih baik, membuat kota lebih tertata. Kini petani di pedalaman Cibingbin yang selama bertahun-tahun desanya tidak bisa ditembus karena tidak ada akses jalan, bisa tiap hari pergi ke kota kecamatan terdekat untuk menjual hasil pertaniannya. Ekonomi dengan seirinya bergeliat kalau infrastruktur dibenahi. Setelah ada kereta Jakarta-Cirebon sehari 5 kali perjalanan, sepupuku yang tadinya berjualan baju di pasar Permai, kini berjualan di Pasar Cilimus, Kuningan. Dia pergi-pulang ke Jakarta hampir tiap 3 hari untuk berbelanja di pasar Tanah Abang. Jarak tempuh bisa dipangkas menjadi hanya 3 jam ke Cirebon. So, bukankah justru kita butuh pemerintah untuk mengurusi hal-hal yang mendasar itu? Jika hal mendasar belum terpenuhi, kita bisa mengklaim pemerintah seperti tidak ada. Ya, Jakarta, aku kira, tidak punya pemerintah.

Sebenarnya kemacetan bisa dibaca dengan lebih optimis sekaligus hati-hati. Ini menunjukan kesejahteraan secara tidak langsung. Aku yang sepuluh tahun lalu datang ke Jakarta dengan modal kiriman orang tua yang tidak menentu, kini sudah bisa membeli mobil. Ada ratusan ribu orang sepertiku, aku kira. Dan keinginan orang untuk membeli kendaraan tidak bisa dilarang. Itu hak dasar. Yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah mensiasati agar kesejahteraan tidak berubah menjadi kontraproduktif terhadap kesejahteraan itu sendiri. Harus diatur. Pemerintah mestinya membujuk kelas menengah yang tumbuh berlipat-lipat dengan kesejahteraannya itu agar mau meninggalkan mobilnya di rumah dengan cara menyiapkan kereta yang cepat dan nyaman. Bus yang nyaman. Tidak perlu nyaman sekalilah, yang penting reasonably nyaman. Jika kenyamanan pakai mobil atau kendaraan sendiri nilainya 8, sementara kenyamanan kendaraan umum 5, asal cepat , aku yakin orang akan dengan sendirinya meninggalkan mobilnya di rumah. Sekarang, nilai pakai kendaraan umum menurutku hanya 3.

Aku tidak bisa membayangkan Jakarta 10 tahun ke depan akan seperti apa. Jumlah kendaraan terus melonjak. Pemerintah diam saja. Sepenuhnya diam. Monorail batal. MRT hanya wacana. Jikapun jadi, butuh tak kurang dari 5 tahun membangunnya. Sementara membangun, pasti akan ada kemacetan luarbiasa hebat. Busway semakin tua dan berisik. Sudah banyak pula yang mogok. Tapi pemerintah tidak juga sensitif. Masih menganggap ancaman macet total di tahun 2014 sebagai informasi yang dilebih-lebihkan. Wajar dan maklum sebenarnya pemerintah tidak peka. Gubernur tidak pernah kena macet karena kemana-mana pakai pengawal. Seluruh jalan di blok saat dia mau lewat. Aku ingin sekali-kali Bang Foke itu ikut antri di Ragunan atau Halimun. Tapi jangan saat hendak kampanye. Turun saja. Rasakan bagaimana para penggerak roda ekonomi negara tiap hari berjuang di atas neraka jalanan Jakarta.

Mungkin warga Jakarta juga perlahan-lahan harus mulai berfikir bagaimana caranya kabur dari kota yang semakin mengerikan ini. Setiap supir taksi yang aku ajak ngobrol selalu memilih 'bekerja di kampung' ketimbang 'bekerja di Jakarta', jika aku sodorkan dua pilihan. Tapi, pekerjaan itu di kampung tidak ada. Mereka terpaksa ke Jakarta karena harus hidup. Jadi, jika industrialisasi dan pengembangan daerah, minimal di Jawa dulu, berhasil, mestinya orang dengan sendirinya akan kebur dari kota ini. Atau mungkin pemindahan Ibu kota harus segera di realisasikan. Biar tidak semuanya tumpah ruah di sini. Pindahkan ke Kalimantan segera.